LETAK dan SUMBER HUKUM PERBURUHAN

Posted: Maret 8, 2010 in Uncategorized

LETAK DAN HUKUM PERBURUHAN

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Tetapi hukum yang berlaku termasuk hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam.
Sekarang kita membahas tentang 3 hal pokok hukum yang ada di Indonesia, yakni :

  1. Hukum Perdata

Menurut MG. Lemaire, hukum perdata telah dibedakan menjadi 2 bagian, yakni :

  • Hukum Pribadi,

Hukum ini adalah hukum yang akan mengatur tentang hak dan kewajiban dari subyek hukum yang mungkin datang setelah adanya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak dan berakhir setelah hubungan kerja berakhir.

contoh :

Dalam lingkungan perburuhan baru dapat melakukan perbuatan hukum jika ia sudah terdaftar di departemen tenaga kerja.

  • Hukum Harta Kekayaan

Hukum ini berbeda dengan hukum pribadi karena hukum harta kekayaan adalah hukum yang menyangkut tentang harta pribadi atau perusahaan.

contoh :

– Hukum perikatan yaittu berupa hukum perjanjian.

Hukum perjanjia berkaitan dengan masalah perjanjian menyangkut sahnya perjanjian serta macam-macam perjanjian.

– Hukum Harta benda

Dalam hukum perburuhan dikenal ada benda bergerak, misalnya : upah, hasil produksi benda bergerak. Kemudian dikenal pula benda tak bergerak, misalnya : mesin pabrik, gedung pabrik, tanah dan sebagainya.

  1. Hukum Tata atau hukum Negara

Hukum tata melihat negara baik dalam keadaan bergerak maupun dalam keadaan tidak bergerak. Hukum Tata Negara melihat negara dalam keadaan tidak bergerak (statis), sedangkan Hukum Administrasi Negara melihat Negara dalam keadaan bergerak (dinamis).

Fungsi hukum tata negara yaitu :

  • Menentukan apa saja yang menjadi masyarakat hukum atasan dan bawahan dengan segala jenjang tingkatnya.
  • Merumuskan lingkup peranan terhadap wilayah negaranya dan warga negaranya.
  • Menunjukkan kekuasaan apa saja yang diserahkan pada aneka lembaga dalam tiap masyarakat hukum.

Berangkat dari fungsi Hukum Tata Negara tersebut diatas, maka inti dari Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut :

  • Berkaitan dengan kedudukan / status yang menjadi subyek dalam Hukum Negara, yairu : Siapa yang menjadi pengusaha / Pejabat Negara, Lembaga – lembaga Negara macam apa saja, serta siapa yang menjadi warga negara dan siapa yang bukan warga negara.
  • Berkaitan dengan peranan (role) yang menjadi subyek dalam negara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka ditinjau dari aspek Hukum Tata Negara, lembaga – lembaga negara yang erat kaitanya dengan masalah – masalah perburuhan adalah :

  • Departemen Tenaga Kerja yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif.
  • DPR yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif.
  • Mahkamah Agund berfungsi sebagai Lembaga Yudikatif.

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2008/08/sumber-hukum-perburuhan.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s